foto: istimewa


Jember, Pasca berjatuhannya korban enam mahasiswa  atas insiden tindakan represif pada aksi  PC PMII jember bersama petani puger dalam tuntutan pengembalian saluran irigasi, ketua Ikatan Alumni PMII Jember Dr. Akhmad Taufiq,S.S., M.Pd. menilai tertutupnya saluran aspirasi/demokrasi di daerah Jember.


BACA JUGA: Perbandingan Antara Bupati Faida dan DPRD Jember Menyikapi Aspirasi Rakyat


Dalam keterangan tertulisnya pada 09 Maret 2020 Taufiq mengatakan, Bupati dan Kapolres Jember adalah termasuk pihak yang memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin optimalisasinya demokrasi dan menjaga kondusifnya daerah.  

“Terjadinya tindakan kekerasan pada aksi PMII Jember menunjukkan tertutupnya saluran aspirasi/demokrasi dan belum kondusifnya pengamanan di daerah Jember,” ujar Taufiq.


BACA JUGA: UNEJ Siapkan 7 Dokter dan 20 Mahasiswa Kedokteran Cegah Corona di Jember


Selanjutnya Taufiq menyindir Kapolres Jember menjadi pihak yang paling bertanggung jawab lantaran gagal  mengkoordinasikan anggotanya  yang melakukan pengamanan.

“Terjadinya tindak kekerasan tersebut menjadi bukti dan sekaligus menunjukkan, bahwa Kapolres telah kehilangan kendali dalam mengontrol aparat kepolisian yang ada di bawah komandonya,” sindir Taufiq.


Baca Juga: Ketahuan istri Main Dengan Pria Lain, Suami Robohkan Rumah Senilai 500 Juta


Taufiq menutup keterangan tertulisnya dengan dukungan atas nama  PC IKAPMII Jember mengenai agenda advokasi lingkungan dan pemihakan atas hak-hak masyarakat yang dilakukan PC PMII Jember yang dilindungi sebagai hak konstitusional warga negara. Agenda advokasi saluran air untuk menyelamatkan hajat hidup masyarakat banyak pada petani di Puger merupakan sesuatu yang semestinya dilakukan sebagai agenda strategis penyelamatan hak fundamental warga negara.

Penulis            : Abdu
Publisher         : Bowo